Usaha online apakah perlu NPWP?

Usaha online apakah perlu NPWP

Usaha Online apakah perlu NPWP? Simak artikel berikut. Dunia perdagangan di Indonesia semakin berkembang. Hal ini ditandakan dengan bagaimana semuanya dapat didapatkan secara cepat dan praktis. Bila melihat ke belakang, sudah jelas terlihat kemajuan dunia perdagangan di negeri ini. Jika dahulu kita perlu mendatangi toko untuk membeli barang, sekarang, bagaikan magis. Apa yang kita inginkan dapat kita dapatkan dengan satu jari saja. Tidak hanya kemudahan akses, waktu yang dibutuhkan pun relatif sangat singkat.

Banyak orang melihat kemajuan dan kemudahan ini sebagai peluang bisnis mereka. Pengusaha yang dapat beradaptasi dengan keadaan secara cepat melihat ini sebagai peluang yang sangat bagus. Dengan kemajuan ini, aktivitas perdagangan dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Tidak memerlukan toko untuk memamerkan dagangan mereka, semua bias dikerjakan dari rumah.

Start up mulai menjamur di era ini, hal ini karena dibutuhkan wadah untuk menjual produk kepada konsumen. Dagangan yang dijual oleh online shop pun beragam, mulai dari peralatan sehari-hari, makanan, fashion, elektronik, maupun peralatan untuk hobi Anda.

Tidak hanya memudahkan pelaku usaha dalam berdagang, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban terhadap negara. Dunia perpajakan pun beradaptasi untuk memudahkan aksesnya.

Sayangnya, meskipun dunia perpajakan telah beradaptasi dengan sistemnya, masih banyak pelaku usaha yang acuh tak acuh terhadap kewajibannya. Kesadaran membayar pajak harus seharusnya selaras dengan memahami pentingnya pajak.

Usaha online apakah perlu NPWP? Jawabannya adalah YA

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia telah menegaskan bahwa toko online yang berkriteria wajib pajak, walaupun tidak berbadan hukum, maka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP memudahkan pihak reseller dalam melakukan transaksi-transaksi bisnis online.

NPWP juga dibutuhkan sebagai kartu identitas resmi. Hal ini digunakan untuk transaksi perpajakan seperti hitung, setor, dan lapor pajak pribadi. Pelaku bisnis online shop wajib menyetorkan pajak terutang tersebut pada negara. Hal ini dikarenakan pelaku bisnis online shop menerima penghasilan sendiri.

Pelaku usaha sering luput dan menganggap NPWP tidak penting, bahkan tidak sedikit yang melakukan kecurangan dengan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Apakah Anda tahu konsekuensi yang akan diterima jika tidak memiliki NPWP tetapi penghasilan Anda sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada? Konsekuensinya adalah pelaku akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan tarif pajak normal.

Jenis-jenis Pajak Online Shop

  • Pajak Pertambahan Nilai atau PPN
    Saat ini pelaku perdagangan online diharuskan menjadi PKP, yang aturannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Jenis biaya utama adalah harga termasuk biaya. Para pebisnis atau perorangan perdagangan online di alamat adalah mereka yang memiliki omzet lebih dari Rp. 4,8 Miliar per tahun. Kontrol ini sudah dibangun pemerintah sejak 1 Januari 2014. Setiap tahun, PKP diwajibkan memungut PPN sebesar 10% untuk setiap penukaran dan menyimpannya di kas negara. Jika seorang pelaku bisnis atau pengusaha toko online telah membayar PPN 10% saat membeli produk dari penyedia atau grosir, maka pelaku bisnis visioner dapat memperoleh kuitansi nilai dari penyedia atau grosir. Tanda terima nilai ini dapat disambungkan dan menjadi angka penurunan ketika para visioner bisnis atau pengusaha toko online akan membayar PPN atas kesepakatan barang tersebut kepada klien.

    Di lapangan, ternyata provider atau merchant sesekali mengeluarkan permohonan pungutan untuk toko online. Pasalnya, banyak pelaku perdagangan toko online tidak perlu menyediakan personalitas, menghitung NPWP, atau tidak memiliki perusahaan.

    Sehingga penyedia tidak dapat mengeluarkan permintaan biaya tanpa informasi kepribadian. Ini bisa sangat berbeda jika dibandingkan dengan pertukaran di toko-toko biasa dengan omset Rp. 4,8 Miliar per tahun. Secara umum, toko-toko rutin ini saat ini memiliki substansi dan NPWP yang sah, sehingga lebih mudah bagi pedagang untuk menerbitkan faktur harga.

    Sejak 1 April 2018, Kantor Manfaat Penagihan (KPP) telah mewajibkan penyedia dan grosir untuk mengeluarkan permintaan nilai atau faktur elektronik saat melakukan pertukaran dengan pelaku bisnis e-niaga atau toko online. Hal ini dapat dilakukan untuk memperluas pengawasan, pelaku perdagangan toko online juga diharuskan menyertakan NPWP bagi yang memiliki NPWP atau Nomor Bukti Pembeda Penduduk (NIK) bagi yang belum memiliki NPWP.

    Dengan begitu, diyakini bahwa jual beli yang dilakukan oleh toko online tersebut secara natural akan dikenali oleh KPP. Mengingat bahwa e-commerce atau perdagangan toko online menggabungkan dealer ritel, ketika mereka melakukan pertukaran dengan klien kesimpulan, bisnis e-commerce atau toko online dapat mengeluarkan permintaan biaya dalam kerangka penerimaan kas, permintaan penawaran, dan penerimaan daftar kas.

  • Pajak Penghasilan atau PPh
    Pelaku bisnis e-commerce atau toko online berdagang perorangan dengan bayaran hingga Rp. 4,8 miliar dalam setahun, awalnya dikenakan 1% dari omset. Arah ini termasuk dalam Usaha Skala Kecil, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Bagaimanapun, dalam RPMK Tagihan E-commerce, Pemerintah memberlakukan Tagihan Gaji Terakhir yang lebih rendah sebesar 0,5%. Pengurangan bea masuk ini merupakan dorongan dan dorongan dari Pemerintah agar e-commerce commerce atau toko online di Indonesia bisa berkembang.

    Angsuran biaya gaji ini dilakukan setiap bulan dengan strategi yang cukup sederhana. Anda cukup membayar ke bank dan menyerahkan formulir SSP (Setoran Pajak) yang sudah diisi. Simpan formulir SSP yang dikembalikan sebagai bukti pembayaran. Dalam perkembangannya, Anda juga akan membayar melalui e-banking dan ATM. Anda hanya perlu bergabung dengan konfirmasi pertukaran dalam Pengembalian Nilai Tahunan.

NPWP

Pentingnya Bayar Tepat Waktu

Besarnya gaji yang didapat dari bisnis online berpotensi membuat pemerintah mewajibkan bisnis online untuk membayar biaya. Pungutan taksir yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memperpanjang pemenuhan target pendapatan taksiran nonmigas dan biaya yang dibayarkan akan dimasukkan ke dalam Esteem Included Charge (PPN). Jadi bagi individu perdagangan online, jadilah individu yang cerdik dengan membayar biaya dengan patuh. Jika Anda sudah mengetahui jumlah nilai yang harus Anda bayarkan, jangan tunda lagi menyetorkannya setiap bulan. Bayar beberapa waktu baru-baru ini pada tanggal 15 setiap bulan jika Anda terlambat pada saat itu Anda mungkin akan dikenakan denda sebesar 2% per omset digandakan pada saat terlambat.

Setelah Anda mengetahui macam-macam biaya jual beli toko online, Anda sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis seharusnya tidak punya alasan untuk lamban membayar biaya. Ada berbagai manfaat yang bisa didapat begitu Anda menjadi warga negara yang terhormat. Untuk satu hal, Anda akan terhindar dari masalah yang mengakibatkan Anda harus menawarkan sumber daya untuk membayar biaya dan denda.

Yang lebih disesalkan, Anda mungkin menghadapi prosedur yang sah jika Anda mengabaikan tuntutan hukum. Dengan membayar tagihan dengan cara yang nyaman, Anda mungkin lebih terpusat pada perdagangan Anda. Maka jika ada yang bertanya: Usaha online perlukah NPWP? Jawabannya adalah WAJIB.